Friday, June 19, 2009

Miskin dan Bodoh

Ya, ia orang miskin. Bodoh pula. Datang tengah malam, membawa anak perempuannya yang berumur 2 tahun, dalam keadaan sesak dan kesadaran menurun. Celana anak kecil itu basah oleh air kencing. Ruam kemerahan menyelimuti hampir seluruh tubuhnya. Morbili, batinku. Anak ini terkena campak. Sesak napasnya sangat mungkin akibat pneumonia, salah satu infeksi tersering yang merupakan komplikasi campak. Aku harus menganamnesis lebih lanjut.

Segera setelah kami nilai tanda vitalnya, memberikan oksigen, menuliskan resep dan merencanakan pemeriksaan penunjang, ibunya yang berumur empat puluh tahunan bertanya, "kira-kira anak saya bisa dirawat jalan, tidak?"

Demamnya sudah berlangsung satu mingguan. Ruam muncul dari atas ke bawah dalam tiga hari terakhir. Hari ini ketika si anak tampak semakin lemah, orangtuanya baru membawanya ke Puskesmas yang segera merujuknya ke RS. Mereka tahu anaknya sakit. Anaknya butuh perawatan. Tapi mereka miskin. Mereka takut tidak bisa membiayai pengobatan di RS. Walaupun mereka memiliki KTP DKI, tetapi mereka tidak punya SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Andaikan Puskesmas tidak merujuk ke RS, si ayah pastinya tidak akan membawa anaknya menemuiku. Ia juga terlalu bodoh untuk mengetahui anaknya dalam ancaman kematian.

Dua hari sebelumnya, seorang balita berumur satu tahun juga kuterima dalam keadaan dehidrasi berat. Sudah satu minggu ia mengalami diare. Orangtuanya belum membawa anaknya berobat kemana-mana. Kudapatkan ia tampak lemah dan mengantuk, bernapas cepat, dan tidak dapat kuraba nadi di tangannya. Tidak kutemui ekspresi wajah panik pada sang ibu. Bocah malang ini dibawa ke IGD RS kami karena paginya si paman datang mengunjungi keponakannya, menemui anak itu dalam keadaan lemah. Kebetulan si paman adalah petugas kebersihan di kamar operasi RS kami. Gemas batinku melihat orangtua ini. Tapi harus kumaklumi. Ia miskin, dan mungkin bodoh juga, untuk mengetahui ancaman kematian anaknya. Kami harus melakukan pungsi intraoseus karena perawat paling mahir pun tidak mendapatkan akses venanya. Alhamdulillah sampai hari ini kondisinya stabil.

Kembali ke kasus anak pertama. Saat ini ia sudah berada di bangsal. Beberapa kali ia terbatuk dan mengeluarkan dua ekor cacing Askariasis seukuran kelingking orang dewasa. Pernahkah Anda membayangkan menemui keadaan ini di Jakarta? Sangat buruk pastinya kebersihan lingkungan rumah anak ini. Berat badan bocah berumur dua tahun ini juga hanya delapan kilogram. Bukan gizi buruk memang. Tapi ia gagal tumbuh. Ditambah perkembangan terlambat. Ia tidak mendapatkan imunisasi campak. Sekarang ia terkena komplikasinya: pneumonia.

Dua hari berturut-turut setelahnya, saat laporan jaga pagi, selalu ada pasien campak baru yang datang dalam klinis pneumonia. Salah satunya dalam perawatan ventilator di ICU saat ini. Ternyata Jakarta belum bebas campak. Padahal belum tiga tahun berselang, aku turut serta dalam PIN campak yang seharusnya meningkatnya cakupan imunisasi campak di seluruh DKI. Atau ternyata banyak orangtua tidak membawa anaknya ke Posyandu? Ataukah mereka justru menghindari imunisasi, seperti yang dilakukan sebagian orangtua di Indonesia? Entahlah, apa sebenarnya alasan mereka. Tapi yang tampak di depan mataku adalah tiga orang anak dengan nyawa terancam karena tidak diimunisasi campak.

4 comments:

Eko Indra P.,dr. said...

slm kenal dok..
kemiskinan memang begitu dekat dengan kebodohan. Beruntung dan patut bersyukur kita terbebas dan bisa hidup berkecukupan ilmu. semoga bisa bermanfaat buat sekitar.

mampir ya http://senseheal.blogspot.com/

Nicholas said...
This comment has been removed by the author.
Nicholas said...
This comment has been removed by the author.
Nicholas said...

Masalahnya bukan hanya pada kemiskinan dan kebodohan, tetapi juga pada sistem kesehatan yang tidak terorganisasi dengan baik.
Desentralisasi sistem kesehatan yang terlalu dini telah membawa dampak negatif terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Contohnya lemahnya sistem asuransi kesehatan (Jamkesnas / Askes) yang menyebabkan pelayanan kesehatan tidak dapat diakses oleh semua orang karena keterbatasan biaya. Belum lagi keengganan RS/dokter untuk menerima asuransi tersebut. Mereka lebih memilih pasien yang membayar tunai. UU yang menetapkan larangan menolak pelayanan kesehatan gawat darurat harus ditetapkan untuk mencegah hal di atas.